4 November 2011

Eko Prasojo: Kita Optimalkan PNS yang Ada


Reformasi Birokrasi Libatkan BPKP


JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi harus jalan cepat. Menurut staf pengajar di Universitas Indonesia itu reformasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep yang dituangkan dalam paper work atau dokumen. 


Reformasi birokrasi, harus benar-benar punya pengaruh yang nyata. Karena itu perlu ada audit organisasi dan kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Salah satu  yang menghambat reformasi birokrasi adalah belum ada analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Padahal hal itu diperlukan untuk melihat peta kompetensi," kata Eko dalam keterangan persnya, Rabu (2/11).

Kondisi itu menjadi kendala yang mempersulit dalam melanjutkan program kerja. Untuk mengatasi masalah ini, lanjutnya, Kemenpan-RB akan melatih analis jabatan serta assessor. Direncanakan dari 3.600 instansi pusat dan daerah, akan diambil masing-masing lima PNS yang akan dilatih sebagai verifikator mulai tahun depan.

"Kita tidak akan menambah pegawai baru, tapi mengoptimalkan PNS yang ada. Dengan adanya verifikator diharapkan, Anjab bisa lebih cepat didapat hasilnya," tuturnya.

Sementara itu Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, pihaknya siap menerima tugas yang akan diberikan dalam mempercepat reformasi birokrasi. Terutama dalam mengaudit kinerja dan organisasi baik instansi di pusat maupun daerah.

"BPKP memiliki banyak auditor handal  untuk mengawal reformasi birokrasi," tandasnya. (esy/jpnn)