3 Desember 2011

Penggandaan Naskah Soal Ujian Nasional 2012 Terpusat


Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pengawasan dan keamanan terhadap soal Ujian Nasional 2012. Salah satu bentuk peningkatan pengawasan tersebut adalah dengan mengubah sistem penggandaan soal UN menjadi sentralisasi atau terpusat. Pada UN 2011, penggandaan dilakukan di setiap provinsi. Tahun depan, penggandaan soal akan dipusatkan dengan jumlah percetakan tidak lebih dari 10 lokasi.
“Dengan begitu, pengawasannya lebih mantap, dan tingkat keamanan jadi lebih tinggi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, (30/11), Jakarta. Menurut dia, dengan semakin sedikitnya jumlah percetakan, cakupan kontrolnya menjadi lebih sempit, sehingga bisa lebih fokus mengawasi dan mengamankan soal ujian.
Penggandaan soal secara terpusat juga memudahkan pengawasan kualitas percetakan. “Kualitas percetakan nantinya akan menggunakan security printing,” tutur Menteri Nuh. Di setiap lembar naskah UN 2012 akan dicetak tanda tertentu, untuk memberikan ciri, di percetakan mana naskah soal tersebut dicetak. Sehingga jika terjadi kebocoran soal, akan lebih mudah untuk menelusurinya. “Selain itu, sentralisasi percetakan juga telah ditinjau dari aspek ekonomi, cost bisa ditekan,” ucapnya. Selain aspek ekonomi, aspek jarak distribusi  juga menjadi pertimbangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengkaji ulang percetakan di setiap provinsi pada UN 2011 lalu. Ternyata, tidak semua provinsi mencetak naskah soal UN di provinsinya sendiri. Misalnya, Bali mencetak naskah di Jawa Timur. Diharapkan, meskipun penggandaan soal UN 2012 dilakukan terpusat, distribusi naskah tak menjadi hambatan.

Swakelola Rehabilitasi Sekolah Dinilai Lebih Baik


Bogor --- Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya terus berlangsung. Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru tahun depan sudah dapat digunakan.
Menteri Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Sistem  swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

30 November 2011

Hadapi Guru Jangan Pakai Ancaman!


JAKARTA—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru yang tidak mau bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.  Ketua Perngurus Besar PGRI, Sulistyo menerangkan, dalam menghadapi guru sebaiknya jangan menggunakan ancaman hukuman.

“Saya paling tidak suka kalau pendekatan guru dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman. Saya bicara seperti ini bukan karena apa-apa, karena PGRI memang harus membela guru,” tegas Sulistyo ketika ditemui usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Menurutnya, jika program pemerataan distribusi guru dilakukan secara adil, secara otomatis guru-guru pastinya tidak akan ada yang keberatan. Namun jika sebaliknya, tidak akan ada guru yang mau dpindah. 

SKB 5 Menteri Dinilai Tidak Efektif


JAKARTA--Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang  pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah provinsi dan pusat akan sia-sia. Pasalnya, aturan tersebut tidak akan efektif dalam menyelesaikan persoalan distribusi guru  dan mutu pendidikan.

SKB 5 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Tujuan SKB ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada butir lainnya SKB tersebut bertujuan untuk menarik pengelolaan guru dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud.

Indonesia Hanya Butuh 180 Ribu Guru di 2015


JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, Indonesia di tahun 2015 mendatang hanya membutuhkan 180 ribu orang guru. Sehingga, dengan jumlah 2,9 juta guru di Indonesia yang ada saat ini dinilai sudah lebih dari cukup.

“Saya jamin, Indonesia tidak akan kekurangan guru. Guru kita sudah terlampau banyak.  Pasalnya dengan model distribusi ini saja pada 2015 nanti pemerintah hanya butuh 180.000 guru saja,” ungkap Nuh di Jakarta, Selasa (29/11).

Bahkan, lanjut Nuh, jika jumlah guru yang ada saat ini dikawinkan dengan program Multi Grade Teaching (MGT) atau satu guru harus mengajar dua mata pelajaran maka kebutuhan guru hanya 150.000 orang saja.

Daerah Dianggap Gagal Urus Pendidikan


JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani menilai temuan 68,92 persen guru tidak layak mengajar di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan bentuk dari kegagalan daerah menangani urusan pendidikan. Makanya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus dikembalikan ke Pusat. 

"Setahun yang lalu saya temukan langsung di Papua. Guru-guru yang ditanya soal (KTSP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan banyak yang tidak tahu. Jadi pengawasan guru di daerah memang tidak berjalan dengan baik," kata Rohmani saat dihubungi JPNN di Jakarta, Selasa (29/11).

26 November 2011

Sekolah Diminta Batasi Terima Guru Honorer


JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh meminta kepada kepala sekolah untuk membatasi pengangkatan guru honorer di sekolahnya masing-masing. Hal ini diakibatkan, banyak sekolah yang mengeluh tingginya biaya pengeluaran khususnya untuk gaji guru honorer.

"Sekolah silahkan  saja mengangkat guru honorer, tetapi jika dibutuhkan dan jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, hasilnya pasti akan membebani sekolah," ungkap Nuh kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (26/11).

Guru Berisik, Gubernur Stop Pidato


SINTANG – Gubernur Kalbar Cornelis rupanya merasa terganggu juga jika saat menyampaikan pidato tidak mendapatkan perhatian. Seperti saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional di Indoor Apang Semangai, Sintang, Jumat (25/11). Cornelis menegur guru yang ribut saat dirinya membacakan sambutan tersebut.
 
“Ngomong dulu ya, saya berhenti dulu membacakan pidato Menteri ini. Silakan ribut atau bisik-bisik. Kalau sudah, saya lanjutkan pembacaan sambutan ini. Kalau boleh, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya duduk kembali. Gimana, boleh?” tegur Cornelis.

Maju Tak Gentar - Cipt. C. Simanjuntak


Maju tak gentar
Membela yang benar
Maju tak gentar
Hak kita diserang
Maju serentak
Mengusir penyerang
Maju serentak
Tentu kita kita menang
Reff :
Bergerak bergerak
Serentak menerkam
Menerjang terjang tak gentar
Tak gentar tak gentar
Menyerang menyerang
Majulah majulah menang

Bendera Merah Putih - Cipt. Ibu Sud


Berdera merah putih
Bendera tanah airku
Gagah dan jernih tampak warnamu
Berkibarlah di langit yang biru
Bendera merah putih
Bendera bangsaku
Berdera merah putih
Pelambang brani dan suci
Siap selalu kami berbakti
Untuk bangsa dan ibu pertiwi
Berdera merah putih
Trimalah salamku

Indonesia Tumpah Darahku - Cipt. Ibu Sud


Di manakah sawah luas menghijau
Di manakah bukit biru menghimbau
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka yang kaya raya
Harum namanya Indonesia
Di mana puput berbunyi merdu
Di bawah gunung lembah yang biru
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka aman sentosa
Harum namanya Indonesia
Di mana nyiur melambai-lambai
Di mana padi masak mengurai
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka bahagia mulya
Harum namanya Indonesia

Bangun Pemudi Pemuda - Cipt. A. Simanjuntak


Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas
Tak usah banyak bicara trus kerja keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negri
Bertingkah laku halus hai putra negri

Gugur Bunga - Cipt. Ismail Marzuki


Betapa hatiku takkan pilu
Telah gugur pahlawanku
Betapa hatiku takkan sedih
Hamba ditinggal sendiri
Siapakah kini plipur lara
Nan setia dan perwira
Siapakah kini pahlawan hati
Pembela bangsa sejati
Reff :
Telah gugur pahlawanku
Tunai sudah janji bakti
Gugur satu tumbuh sribu
Tanah air jaya sakti

Indonesia Bersatulah - Cipt. A. Simanjuntak

Indonesia Indonesia marilah bersatulah
Jangan pikir macam
Bangsa rasa daerah hilanglah
Bersahabat bersaudara sama-sama bekerja
Indonesia Indonesia hidup hidup hiduplah

Tanah Airku - Cipt. Ibu Sud


Tanah airku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak kan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai
Engkau kuhargai
Walaupun banyak negri kujalani
Yang masyhur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah kurasa senang
Tanahku tak kulupakan
Engkau kubanggakan

Berkibarkah Benderaku - Cipt. Ibu Sud


Berkibarlah benderaku
Lambang suci gagah perwira
Di seluruh pantai Indonesia
Kau tetap pujaan bangsa
Siapa berani menurunkan engkau
Serentak rakyatmu membela
Sang merah putih yang perwira
Berkibarlah Slama-lamanya
Kami rakyat Indonesia
Bersedia setiap masa
Mencurahkan segenap tenaga
Supaya kau tetap cemerlang
Tak goyang jiwaku menahan rintangan
Tak gentar rakyatmu berkorban
Sang merah putih yang perwira
Berkibarkah Slama-lamanya

Mengheningkan Cipta - Cipt. T. Prawit


Dengan seluruh angkasa raya memuji
Pahlawan negara
Nan gugur remaja diribaan bendera
Bela nusa bangsa
Kau kukenang wahai bunga putra bangsa
Harga jasa
Kau Cahya pelita
Bagi Indonesia merdeka

Indonesia Tetap Meredeka - C. Simanjuntak

Sorak-sorak berbembira bergembira semua
Sudah bebas negri kita Indonesia merdeka
Indonesia merdeka
Republik Indonesia
Itu lah hak milik kita untuk slama-lamanya

Syukur - Cipt. H. Muntahar


Dari yakinku teguh
Hati ikhlasku penuh
Akan karuniamu
Tanah air pusaka
Indonesia merdeka
Syukur aku sembahkan
KehadiratMu Tuhan
Dari yakinku teguh
Cinta ikhlasku penuh
Akan jasa usaha
Pahlawanku yang baka
Indonesia merdeka
Syukur aku hanjukkan
Ke bawah duli tuan
Dari yakinku teguh
Bakti ikhlasku penuh
Akan azas rukunmu
Pandu bangsa yang nyata
Indonesia merdeka
Syukur aku hanjukkan
Kehadapanmu tuan

Ibu Kita Kartini - Cipt. W.R. Supratman


Ibu kita Kartini
Putri sejati
Putri Indonesia
Harum namanya
Ibu kita Kartini
Pendekar bangsa
Pendekar kaumnya
Untuk merdeka
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia
Ibu kita Kartini
Putri jauhari
Putri yang berjasa
Se Indonesia
Ibu kita Kartini
Putri yang suci
Putri yang merdeka
Cita-citanya
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia
Ibu kita Kartini
Pendekar bangsa
Pendeka kaum ibu
Se-Indonesia
Ibu kita Kartini
Penyuluh budi
Penyuluh bangsanya
Karena cintanya
Wahai ibu kita Kartini
Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia

Dari Sabang Smpai Merauke - Cipt. R. Suharjo


Dari sabang sampai merauke
Menjajah pulau-pulau
Sambung memnyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

Halo-halo Bandung - Cipt. Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung
Ibukota periangan
Halo-halo Bandung
Kota kenang-kenangan
Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali

Rayuan Pulau Kelapa - Cipt. Ismail Marzuki


Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa
Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala
Reff:
Melambai lambai
Nyiur di pantai
Berbisik bisik
Raja Kelana
Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah Airku
Indonesia

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Cipt. Sartono


Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu
Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa

Padamu Negeri - Cipt. Kusbini


Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami

Satu Nusa Satu Bangsa - Cipt. L. Manik


Satu nusa
Satu bangsa
Satu bahasa kita
Tanah air
Pasti jaya
Untuk Selama-lamanya
Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa
Dan Bahasa
Kita bela bersama

Garuda Pancasila - Cipt: Sudharnoto


Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

17 Agustus 1945 Ciptaan : H. Mutahar


Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merdeka
Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih di kandung badan
Kita tetap setia tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap setia
Membela negara kita

Indonesia Raya Cipt. W.R. Supratman


Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
Indonesia Tanah yang mulia
Tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berada Untuk slama-lamanya
Indonesia Tanah pusaka Pusaka Kita semuanya
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia
Suburlah Tanahnya Suburlah jiwanya
Bangsanya Rakyatnya semuanya
Sadarlah hatinya Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya
Indonesia Tanah yang suci Tanah kita yang sakti
Disanalah aku berdiri ‘njaga ibu sejati
Indonesia! Tanah berseri Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji Indonesia abadi
Slamatlah Rakyatnya Slamatlah putranya
Pulaunya lautnya semuanya
Majulah Negrinya Majulah Pandunya
Untuk Indonesia Raya

Guru Nyambi Pengayuh Becak, Demi Hidupi Tiga Anak


Tahun ini genap 18 tahun, Sugeng menjalani profesi gandanya sebagai guru SMP dan pengayuh becak. Tidak pernah sedikitpun terlontar keluhan dari bibirnya. Semua ia jalani dengan ikhlas. 

Laporan Lia Apriandari, BANDARLAMPUNG
========
Tinggi mentari masih sepenggalah saat Radar Lampung (Group JPNN) menginjakkan kaki dihalaman SMP Nusantara di Jalan Jelantik No. 16 Tanjungagung, Tanjungkarang Timur (TkT), Bandarlampung. Saat itu, seorang pria berpakaian batik coklat kekuningan sedikit tergopoh memasuki sebuah ruang kelas. Ditangannya sebuah buku bergambar not balok tergenggam erat. 

Bupati Simalungun Dinilai Dzalimi Guru


JAKARTA-Bertepatan dengan Hari Guru Nasional Nasional ke-66, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Sulistyo, menyuarakan lagi nasib para pengajar. Dia berharap pemerintah lebih peduli karena kehidupan guru masih memprihatinkan. 

Tidak hanya soal gaji, maksud Sulistyo tampaknya mengarah ke Kabupaten Simalungun. Setidaknya beberapa waktu lalu dia sempat berang begitu mendengar kabar kalau di Simalungun dana insentif non PNS (guru) dialihkan menjadi mobil anggota DPRD. Kasus ini diduga didalangi oleh Bupati Jr Saragih dan Ketua DPRD Binton Tindaon. "Selama tidak ada bencana, mestinya dana insentif guru tetap berlanjut. Tapi ini malah digunakan untuk beli mobil," ujar Sulistyo, Rabu (16/11) lalu.

23 November 2011

Kemendikbud Janji Tindak Tegas Oknum Diknas Pendidikan


Laporan Muncul Petugas yang Tidak Mau Mengentri Data

JAKARTA - Sejumlah guru mengeluh perilaku nakal oknum dinas pendidikan kabupaten atau kota yang ogah mengentri update NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Padahal, update NUPTK ini diperlukan untuk mengikut sertifikasi guru tahun depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji menindak tegas pegawai nakal tadi.



Di lingkungan Kemendikbud, program sertifikasi guru ini digarap Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP). Kepala BPSDMP-PMP Syawal Gultom kemarin (16/11) menjelaskan, belum ada laporan resmi dari guru yang pernah menjadi korban oknum petugas entri data di dinas pendidikan pemkab atau pemkot. Dia baru mendapatkan kabar ulah nakal oknum dinas pendidikan ini melalui media massa dan sejumlah organisasi guru.

Rasio Guru-Siswa RI Kalahkan AS


JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo mengatakan, rasio jumlah guru di Indonesia dinilai "termewah" di dunia. Hal ini diakibatkan tidak idealnya jumlah guru yang ada  di Indonesia, dibandingkan dengan jumlah siswa.

“Di Indonesia, guru itu rasionya 1 guru : 18 siswa. Sedangkan di Amerika saja rasionya 1 : 20, dan di Korea 1 : 30. Indonesia itu kelebihan guru,” ungkap Sulistyo ketika ditemui di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (23/11). Meski jumlah berlebih, namun ada masalah ketidakmerataan atau distribusi guru.

22 November 2011

Kejujuran ibarat mata uang


Palu (ANTARA News) - Cendekiawan muda Anies Baswedan berpendapat bahwa kejujuran ibarat mata uang yang laku di negara manapun.

"Olehnya, orangtua harus membekali dan mendidik anaknya dengan kejujuran," kata Anies dalam sebuah diskusi di halaman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini juga mengaku selalu mengedepankan kejujuran untuk mendidik keempat anaknya.

Dalam mendidik anaknya, pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 ini selalu berguru kepada kedua orangtuanya yang juga berprofesi sebagai dosen di Yogyakarta.

Anies: gerakan Indonesia mengajar makin dikenal masyarakat


Yogyakarta (ANTARA News) - Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirim pengajar muda ke daerah pelosok semakin dikenal oleh masyarakat, kata Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar Anies Baswedan di Yogyakarta, Minggu.

"Dulu saat angkatan pertama pengajar, Gerakan Indonesia Mengajar kesulitan mencari daerah karena orang belum mengenal gerakan ini. Namun, saat ini banyak daerah yang meminta tenaga pengajar dari Gerakan Indonesia Mengajar," kata dia.

Dia mengatakan banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan tenaga pengajar.

"Kebutuhan guru atau tenaga pengajar yang selalu bertambah bukan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia Mengajar akan terus mengirim pengajar muda untuk memenuhi kebutuhan di daerah terpencil," katanya.

Pengamat: Siswa tawuran karena degradasi moralitas


Bandarlampung (ANTARA News) - Salah seorang pengamat masalah hukum dan sosial menyebutkan degradasi etika dan moralitas dalam kehidupan sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi makin sering terjadi tawuran siswa sekolah.

"Pemerintah dan tenaga pengajar, juga orang tua, harus duduk bersama menyepakati pembenahan pola pendidikan agar generasi kita memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi zamannya," kata Guru Besar Fakultan Hukum Unila, Prof Dr Sunarto, saat diminta tanggapannya, di Bandarlampung, Senin.

"Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat begitu pesat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada benturan pada nilai-nilai di masyarakat, nilai- nilai lama mulai memudar sedangkan nilai-nilai baru sedang mencari bentuknya atau jati diri," tambah Sunarto. 

Jual beli ijazah nodai dunia pendidikan


Medan (ANTARA News) - Rektor Universitas Negeri Medan Prof Ibnu Hajar mengatakan, praktik jual beli ijazah yang dilakukan oleh perguruan tinggi hanya akan merusak citra dunia pendidikan dan perguruan tinggi itu sendiri.

"Perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah akan menodai dunia pendidikan kita. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas PTS yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu," katanya di Medan, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat dimintai komentarnya mengenai adanya isu praktik jual beli ijazah yang dilakukan oleh PTS dengan menggunakan calo dosen yang mengajar di perguruan tinggi itu sendiri.

Sultan: pendidikan karakter kunci penting kebangkitan bangsa


Yogyakarta (ANTARA News) - Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Oleh karena itu, proses pembelajaran harus mengedepankan pemberadaban bangsa," katanya pada pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2011-2014 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Dewan Pendidikan harus bisa merumuskan fondasi pendidikan yang berkarakter bagi anak didik, sehingga mereka menjadi cerdas spiritual, sosial, dan nalar, dan memiliki kepribadian yang unggul.

Mendikbud Heran Buku Salah Ketik Beredar


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku heran mengapa buku berjudul Pancasila Dasar Negaraku, Bhinneka Tunggal Ika Semangatku sudah dicetak dan diedarkan secara luas di sekolah dasar daerah Gunung Kidul dan Bantul, Yogyakarta.

14 November 2011

Kredibilitas UN Terus Diragukan


JAKARTA - Sejumlah pihak masih meragukan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional (UN) yang digelar oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi tindak kecurangan.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA mengatakan, kredibilitas UN saat ini masih harus ditelaah kembali. Sebab, tingkat kelulusan 2011 hampir 100 persen. 

"Jumlah tingkat kelulusan UN yang mencapai 100 persen itu jika dilihat memang bagus. Namun jika dipahami lebih mendalam, lulus hampir 100 persen masih tanda tanya. Itu  hanya memberikan kepuasan sesaat," ungkap Rochmat di Jakarta, Sabtu (14/9).

Teknik Cegah Kecurangan UN 2012 Mulai Dibahas


JAKARTA—Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, kebijakan yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2012 mendatang tidak akan berubah. Dengan kata lain, semua kebijakan yang akan digunakan masih sama dengan yang digunakan di tahun 2011 ini.

“Kebijakannya akan tetap sama. Bagaimana pun UN akan tetap dilakukan dan digelar oleh pemerintah. Mengenai pola pembobotan nilai kelulusan siswa pun akan tetap sama, Yakni,  60 persen untuk UN dan 40 persen dari nilai Ujian Sekolah,” ujar Fasli ketika ditemui usai pembukaan Lokakarya Nasional ‘Manajemen Penyelenggaraan UN 2012 : Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas dan Kredibilitas Ujian Nasional’ di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (23/9) sore.

Kisi-Kisi Unas 2012 Diberikan Tahun Ini


JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) akan memberikan kisi-kisi ujian nasional (Unas) 2012 pada tahun ini juga, sehingga guru-guru dapat memberikan garis besar ujian tersebut kepada siswa. Dengan begitu, peserta didik tidak khawatir lagi dengan salah satu penentu kelulusan tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, masalah yang harus diatasi sekarang ini adalah bagaimana akseptabilitas Unas. Tapi, dari sisi kualitas dan efektivitas juga ikut meningkat.

6 November 2011

RPP EEK BERKARAKTER BANGSA SMP/MTS KELAS VII, VIII, IX LENGKAP


Bagi anda yang membutuhkan RPP dan Silabus SMP/MTS Terbaru (RPP berkarakter dan Silabus Berkarakter) Semua Kelas 7, 8, dan 9 termasuk perangkat pembelajarannya yaitu KKM, SK KD, PROMES (Program Semester), PROTA (Program Tahunan).


RPP Seni Budaya dan Keterampilan Berkarakter smp mts 

  1. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas VII sms 1 
  2. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas VII sms 2 
  3. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas VIII sms 1 
  4. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas VIII sms 2 
  5. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas IX sms 1 
  6. RPP Seni Budaya Berkarakter SMP Kelas IX sms 2

4 November 2011

Banyak CPNS Titipan, Honorer Jadi Korban


GTT Datangi Kemendiknas, Minta RPP Segera Dikeluarkan

JAKARTA - Desakan supaya pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS terus mengalir. Kemarin (3/11), puluhan guru honorer melakukan audiensi dengan jajaran pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta Kemendikbud ikut mendesak Presiden SBY segera mengesahkan RPP tersebut.

Para guru itu berasal dari Forum Honorer Indonesia (FHI). Rombongan yang dipimpin Nur Aini, guru honorer asal Tegal, Jateng ini diterima Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom dan jajarannya. Dalam audiensi, terungkap jika di lapangan, nasib para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya (TU sekolah, penjaga sekolah, penjaga koperasi sekolah) sering terjepit. Di antaranya diungkapkan Subandi, guru honorer SMKN Jogjakarta yang masuk Kategori II (digaji dari dana non APBN dan APBD).

Honorer Guru Negeri Dukung Moratorium dari Pelamar Umum


JAKARTA - Hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, ternyata ikut dimonitor Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI). Organisasi yang mewadahi honorer guru sekolah negeri ini telah menggelar pertemuan khusus se-Jawa guna menentukan sikap politiknya.

"Akhir Oktober lalu, kami telah mengadakan pertemuan di Sragen, Jateng. Dalam pertemuan tersebut melahirkan sebuah keputusan yang diberi nama Resolusi Sukowati," kata Alif Purnomo, ketua sekaligus Juru bicara PHSNI, Jumat (4/11).

Banyak Honorer Bagus, Banyak Juga Titipan


HARAPAN tenaga honorer dijungkirbalikkan. Suka cita membumbung tinggi tatkala dijanjikan 67 ribu tenaga honorer bakal diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2011. Menghitung hari, ternyata lewat Oktober janji tinggallah janji. EE Mangindaan yang melontarkan janji, digeser menjadi Menteri Perhubungan. 

Harapan ribuan tenaga honorer, termasuk 600 ribu yang masuk kategori II, juga meredup, tatkala Wakil Menpan-RB, Eko Prasojo, memberikan sinyal menunda rencana pengangkatan. Alasannya, menunggu penataan pegawai kelar. Masalah beban keuangan negara, terkait uang gaji yang harus disediakan rutin tiap bulan, juga menjadi alasan.

PNS Jangan Takut Mutasi


MEDAN- Pemutasian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Dan perlu proses sebagai wahana pertimbangan, terutama di Sumatera Utara (Sumut) yang dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu. 

Maka dari itu, PNS-PNS di Sumut, tidak perlu risau dan khawatir atas isu atau informasi mutasi. Itu dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraini seusai membuka acara Musyawarah Provinsi Sumatera Utara (Musyprovsu) Korps Pegawai Negeri (Korpri) ke III, di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11).

PGRI Desak RPP Honorer Cepat Disahkan


Gaji Rp 250 Ribu Perbulan

JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak supaya pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Sebab, sebagian besar data tenaga honorer berasal dari pos tenaga pendidik atau guru. Kepastian pengangkatan menjadi CPNS diharapkan bisa meningkatkan kualitas guru honorer atau sering mereka sebut non-PNS.

Ketua PB PGRI Sulistyo menjelaskan, upaya peningkatan kualitas hidup para tenaga pendidik atau guru non-PNS merupakan salah satu masukan PGRI kepada pemerintah. Diantara skema yang bisa dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan mengesahkan RPP ini. "Pemerintah sudah janji kepada kami. Saya berharap tidak diingkari," tandasnya di Jakarta kemarin (2/11).

Eko Prasojo: Kita Optimalkan PNS yang Ada


Reformasi Birokrasi Libatkan BPKP


JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi harus jalan cepat. Menurut staf pengajar di Universitas Indonesia itu reformasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep yang dituangkan dalam paper work atau dokumen. 


Reformasi birokrasi, harus benar-benar punya pengaruh yang nyata. Karena itu perlu ada audit organisasi dan kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Usulan Formasi Mendesak, Mayoritas Ditolak


JAKARTA--Sebanyak 15 daerah yang mengusulkan formasi untuk kebutuhan mendesak, 10 diantaranya bakal ditolak. Pasalnya, ke-10 daerah tersebut belanja APBD-nya didominasi untuk kebutuhan aparatur.

"Sudah 15 daerah yang mengajukan untuk formasi kebutuhan mendesak. Tapi kalau dilihat dari belanja pegawainya, 67 persen daerah sudah di atas 50 persen dari total APBD-nya, sehingga sulit dikabulkan," kata Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati, Rabu (2/11).

30 Oktober 2011

Pendidikan Perdamaian Diajarkan



JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa kini tidak hanya pembelajaran baca, tulis, dan hitung. Akan tetapi, juga mulai disisipkan materi-materi ajar tentang pendidikan karakter dan perdamaian. Modul-modul yang antara lain berisi nilai-nilai hidup rukun damai di dalam keberagaman akan mulai digunakan terutama di daerah-daerah rawan konflik horizontal.


Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengemukakan hal itu seusai pembukaan pameran Hari Aksara Internasional (HAI) ke-46, Kamis (20/10) di Jakarta.

Waspadai Masalah Laten di Sekolah!


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Hamid Muhammad mengungkapkan, ada sejumlah persoalan laten yang harus menjadi perhatian pihak sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA). Hal itu disampaikannya saat pembukaan workshop"Penyusunan Modul Pendidikan Karakter", di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Jumat (23/9/2011).

Hamid menyebutkan, persoalan laten pertama adalah tindakan intimidasi atau bullying.Tindakan ini biasanya dilakukan oleh senior kepada junior. Praktik bullying dilakukan sejak masa orientasi yang dilakukan secara berlebihan. Misalnya, memberikan tugas yang tak masuk akal dan adanya gap, seperti tempat nongkrong yang dibuat masing-masing tingkatan kelas.

Sekolah Wajib Terapkan Pendidikan Karakter


Palangka Raya, KOMPAS.com - Seluruh sekolah di Palangka Raya wajib menerapkan program pendidikan karakter mulai tahun ajaran 2012. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Ikwanuddin mengatakan, diwajibkannya program ini karena diterapkannya pendidikan karakter di setiap sekolah, diharapkan dapat mencegah meningkatnya perilaku kenakalan remaja di kalangan pelajar.
"Pendidikan karakter itu bertujuan menjadikan generasi siswa yang unggul dan tangguh serta mempunyai daya saing, dengan memberi pelatihan budi pekerti dan keagamaan yang baik kepada siswa," kata Ikwanuddin, Jumat (21/10/2011).
Ia mengatakan, penyusunan kurikulum dalam rangka pendidikan karakter kewirausahaan dan ekonomi kreatif dengan pendekatan belajar aktif pada satuan pendidikan rintisan, sudah dilakukan pada bulan Juli lalu di Palangka Raya.

27 Oktober 2011

Honorer Batal Diangkat jadi CPNS


JAKARTA -- Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober 2011, tak terwujud. Mimpi 67 ribu honorer jadi CPNS pun buyar.

Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan.

Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer. 

18 Oktober 2011

Guru Didorong Bantu Wujudkan Kesetaraan Jender


JAKARTA, KOMPAS.com — Kesetaraan jender dalam pendidikan di dunia masih bermasalah. Meskipun dunia sudah berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan jender, pada kenyataannya banyak anak putus sekolah dan dua pertiga orang dewasa yang buta huruf adalah perempuan.
Oleh karena itu, dunia membutuhkan peran guru untuk mewujudkan kesetaraan jender dalam pendidikan. Seruan untuk mendorong guru berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan jender, utamanya di bidang pendidikan, disampaikan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam peringatan Hari Guru Dunia yang jatuh setiap 5 Oktober. Tema peringatan kali ini adalah "Guru untuk Kesetaraan Jender".

Tunjangan Guru Tinggal Tunggu Pencairan


TOMOHON- Pemerintah pusat telah mentransfer tunjangan guru senilai Rp4.662.152.000 ke kas Tomohon. Kalangan guru berharap, dana yang digelontorkan pemerintah pusat itu diharapkan segera tersalur. 

Hanya saja, proses pencairan masih harus menunggu kelarnya kelengkapan berkas administrasi. "Dana sudah ditransfer pemerintah pusat sejak 30 September dan kami tinggal menunggu kelengkapan berkas untuk pencairan," terang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tomohon Ir Harold Lolowang MSc, seperti diberitakan Manado Post (Grup JPNN).

13 Oktober 2011

Sekolah Pungut Biaya, Kepsek Bakal Disanksi Pidana


JAKARTA — Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan bahwa di tahun 2012 mendatang sekolah dilarang memungut biaya apapun kepada peserta didiknya. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka kepala sekolah (Kepsek) selaku penanggung jawab sekolah dapat dikenakan sanksi pidana.

“Di tahun 2012 mendatang, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah meng-cover 100 persen pembiayaan operasional di sekolah. Oleh karena itu, jika sekolah masih memungut biaya, ancamannya ya hukuman pidana. Kan jelas bahwa memungut biaya itu dilarang,” ungkap Nuh kepada JPNN di Jakarta, Minggu (9/10).

Menurutnya, sanksi pidana itu adalah suatu bentuk keberanian pemerintah untuk menindak segala bentuk pungutan di sekolah. Sebab sebelumnya, pemerintah tidak bisa semena-mena memberikan sanksi kepada sekolah, karena belum mampu mencukupi pembiayaan operasional sekolah secara keseluruhan. 

Banyak Guru Manipulasi Jumlah Jam Ngajar


JAKARTA—Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, tunjangan profesi guru yang diterima oleh para guru yang bersertifikat ditentukan oleh kinerja dan prestasi guru yang bersangkutan. Sehingga, proses pembayarannya tidak bisa dilekatkan atau bersamaan dengan gaji yang diterima di setiap bulannya.

Nuh menjelaskan, dasar pemberian tunjangan itu ditentukan oleh prestasi guru, dimana total jam mengajarnya harus mencapai 24 jam dalam seminggu. Sementara, kata Nuh, kondisi di lapangan masih ada guru yang tidak bisa memenuhi atau mencapai syarat itu.

"Sehingga, pembayaran tunjangan profesi tidak bisa dibarengi dengan pembayaran gaji,” ungkap Nuh di Jakarta, Senin (10/9).

Nuh mengungkapkan, guru yang tidak bisa mencapai target minimal 24 jam tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal. Bahkan, lanjut Nuh, ada beberapa kejadian di mana para guru dan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan jumlah jam mengajar tersebut.

Pengangkatan Honorer jadi CPNS Tuntas 2013


JAKARTA - Pengangkatan tenaga honorer tertinggal menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013. Itupun yang diangkat hanya sampai kategori dua. Dengan demikian, honorer kategori tiga sampai lima (sesuai rekomendasi panja gabungan DPR RI) hanya bisa gigit jari.

"Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Pemerintah menargetkan, pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini merupakan pengangkatan terakhir dan tidak ada pengangkatan honorer lagi setelahnya," tegas Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, Kamis (13/10).

9 Oktober 2011

Dana Tunjangan Guru PNS Naik 65 Persen



JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana menaikkan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah sebesar 65 persen pada tahun 2012, dari Rp 12,1 triliun pada APBN-P 2011 menjadi Rp 30,6 triliun pada RAPBN 2012. Dengan adanya peningkatan anggaran, profesionalitas guru PNS daerah diharapkan meningkat.


"Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Guru Pertanyakan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi



JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta Ujang Subiatun mengatakan, para guru merasakan ketidakjelasan dalam pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ketidakjelasan itu, katanya, mulai dari ketidaktepatan pembayaran sampai kurangnya jumlah uang yang diterima para guru.

Menurut Ujang, ketidakjelasan pencairan TPG akibat ulah segelintir oknum yang dipicu oleh digantinya Undang-Undang (UU) Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 119/2010.
Dalam UU No 14 /2005 tentang guru dan dosen, para guru yang sudah disertifikasi berhak memeroleh tunjangan sertifikasi setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan Rp 1.500.000 bagi guru non-PNS. Pada awal pencairan tahun 2008, TPG didistribusikan secara langsung oleh pemerintah pusat ke rekening-rekening guru per tiga bulan.

Beban Jam Mengajar Jangan Abaikan Kualitas



JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan yang dirancang pemerintah untuk menambah beban jam mengajar guru haruslah dengan tujuan memperkuat kualitas pendidikan di kelas-kelas. Karena itu, beban jam mengajar guru jangan hanya dimaknai secara sempit menyampaikan materi pembelajaran secara tatap muka di kelas.

Oleh karena itu, usul Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menetapkan jam mengajar guru menjadi 27,5 jam bukanlah upaya yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pemerintah justru seharusnya mendesain beban kerja yang mampu membuat guru mengoptimalkan kualitas pengajaran.

Guru Tolak Penambahan Jam Mengajar



JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi untuk menambah jam mengajar minimal guru yang akan dan telah disertifikasi dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu. Kebijakan tersebut dinilai tidak berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi cenderung menindas guru dan siswa.

Koordinator Biro Pengkajian FMGJ, Fakhrul Alam mengatakan, usulan Kemenpan agar para guru mengajar minimal selama 27,5 jam tatap muka di kelas tidak realistis. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan membuat guru menjadi tidak optimal dalam mengajar. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat para guru hanya akan mengejar waktu minimal tanpa memperhitungkan kualitas selama proses belajar mengajar.
"Seharusnya kinerja seorang guru tidak hanya dilihat dari jam tatap muka di kelas, tetapi juga harus dihargai mulai dari persiapan materi hingga evaluasi hasil belajar. Dalam Permenpan betul-betul 100 persen mengajar di depan kelas," kata Fakhrul, Selasa (4/10/2011), di Jakarta.

Meski Seratus Persen, Belum Tentu Sekolah Gratis


JAKARTA - Rencana kenaikan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode 2012 sehingga menutup seratus persen biaya operasional siswa, tinggal menunggu digedok DPR. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengingatkan masyarakat, meski menambal seratus persen biaya operasional, tidak ada jaminan tahun depan sekolah gratis.

Kabar tentang biaya pendidikan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas (Kapus PIH) Kemendiknas Ibnu Hamad. Dia menjelaskan, besaran dana BOS tahun depan meningkat tajam. Rinciannya, untuk siswa tingkat SD nominal dana BOS 2012 adalah Rp 580 ribu per siswa per bulan. Sedangkan untuk siswa SMP adalah Rp 710 ribu per siswa per bulan. Secara nasional, anggaran untuk dana BOS mencapai 23,594 triliun. 

7 Oktober 2011

Sekolah RSBI Pintar Manfaatkan Celah Aturan


JAKARTA--Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tentang larangan pungutan di sekolah yang direncanakan akan terbit, harus benar-benar menutup celah adanya pungutan. Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, aturan yang sudah ada, baik itu surat edaran dan himbauan kepada setiap sekolah, nyatanya tak mampu menghentikan praktek pungutan.

“Hal itu terjadi karena aturan yang ada masih memberi celah adanya pungutan. Celah inilah yang justru dioptimalkan oleh pihak sekolah untuk menarik dana setinggi-tingginya dari siswa,” ungkap Raihan di Jakarta, Jumat (7/10).

Raihan mencotohkan, dalam Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), terdapat pasal yang membuka celah pungutan, yaitu pasal 13 ayat (3).  Pasal ini memungkinkan pihak sekolah memungut biaya dari siswa setinggi-tingginya. Padahal maksud dari pasal itu adalah hanya membolehkan pungutan  untuk menutupi kekurangan biaya yang sudah diberikan oleh Pemerintah.

BOS Telat, Sekolah Bisa Langsung Protes


JAKARTA--Sosialisasi  mengenai penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012 akan mulai dilakukan November mendatang. Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Suyanto menjelaskan, selama ini daerah berdalih lambatnya penyaluran dana BOS lantaran tidak jelasnya aturan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pusat.

Diharapkan, dengan sosialisasi sejak dini, daerah tak lagi bisa berdalih jika masih terjadi keterlambatan. “Pada penyaluran dana BOS 2012 ini, nanti  jika provinsi telat menyalurkan maka sekolah bisa protes. Tahun ini banyak sekolah yang tidak protes karena takut. Sebab, kabupaten dan kota adalah pemilik sekolah tersebut, berbeda dengan provinsi,” ungkap Suyanto ketika ditemui di ruangannya di Gedung Kemdiknas, Jakarta , Jumat (7/10).

4 Oktober 2011

"E-Learning" Lebih Disukai Anak-anak



JEMBER, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro mengatakan, elektronic (e)-learning (pembelajaran elektronik) lebih gampang diterima oleh anak-anak daripada hanya membaca atau mendengar.
E-learning memudahkan anak belajar, dibandingkan belajar dengan cara konvensional. Kesukaan anak belajar dengan cara membaca hanya 10 persen, belajar dengan cara mendengar hanya 20 persen, tetapi jika belajar dengan model animasi justru kesukaannya lebih tinggi, 90 persen.
Ini diungkapkan Wardiman Djojonegoro kepada wartawan, usai seminar tentang Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Tuntutan Global di Aula Dinas Pendidikan Jember, Jawa Timur, Senin (3/10/2011).

Program Penuntasan Rehabilitasi Sekolah Dimulai


Mendiknas M Nuh melakukan peletakan batu pertama Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP tahun 2011.(Nicha/jpnn)
BOGOR—Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengadakan peletakan batu pertama dalam Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP tahun 2011. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Jatah PNS dari Honorer Kategori II Hanya 200 Ribu


JAKARTA - Pemerintah memberikan jatah 200 ribu untuk honorer tertinggal kategori dua. Hanya saja pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini akan dilakukan bertahap mulai 2012 hingga 2013.


"Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya tahun depan. Langkah kita sudah cukup moderat, tahun depan 100 ribu orang dan sisanya (100 ribu) di 2013," ungkap Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).

Dikatakannya pula bahwa dari 600 ribu honorer tertinggal kategori dua yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 30 persen diambil dijadikan CPNS. Itupun harus dites sesama honorer dulu.

297 Pemda Dilarang Rekrut CPNS


JAKARTA--Sebanyak 297 pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum dengan formasi terbatas mulai tahun depan. Sebelum porsi belanja pegawai di APBD-nya berada di bawah belanja lainnya, seperti pembangunan, daerah-daerah itu dilarang melakukan rekrutmen CPNS.  Jika pemda yang bersangkutan masih juga mengajukan usulan formasi CPNS, pemerintah pusat tidak akan memprosesnya.


"Data teranyar dari Menteri Keuangan per Juli 2011, ada 297 daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dalam total APBD. Itu berarti 297 daerah tersebut sudah kelebihan pegawai dan tidak perlu menerima CPNS lagi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).

Penyaluran BOS Kembali ke Sistem Lama


JAKARTA - Sistem pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tampaknya akan kembali mengalami perubahan. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, memberikan sinyal setuju terhadap hal tersebut.


Sebab, pemerintah tidak mau lagi menanggung malu karena banyaknya kasu kasus keterlambatan pencairan dana tersebut. Tahun depan, skenario pencairan bisa dirubah yakni dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima, bukan dilewatkan pemerintah daerah seperti yang berjalan saat ini.

Menidknas mengaku sudah mendapat laporan hasil survei terkait tentang pemerintah kabupaten dan kota terhadap sistem baru pencairan dana BOS. Seperti diketahui, hasil survei yang digarap Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas itu menyebutkan 88 persen dari 481 pemerintah daerah berharap mekanisme pencairan dana BOS dikembalikan ke model lama. Yaitu, dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima.

23 PTS Buka Kuliah Jarak Jauh untuk Guru


JAKARTA--Sebanyak 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akhirnya mengantongi izin untuk membuka pembelajaran jarak  jauh. Hanya saja, dibukanya sistem pembelajaran jarak jauh ini khusus untuk peningkatan kualifikasi guru.


Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA), Suyatno menerangkan, perguruan tinggi yang menerima izin tersebut sebanyak 23 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. "Ada sekitar 23 PTS yang menerima izin pembukaan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, kampus kami," ungkap Suyatno di Jakarta, Minggu (2/10).

Menurutnya, dibukanya pembelajaran jarak jauh ini akan sangat menunjang upaya menggenjot kualifikasi guru di daerah, khususnya di daerah terpencil. Pasalnya, lanjut Suyanto, masalah pendidikan di Indonesia hingga saat ini adalah masalah akses. "Sehingga, dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh ini, kita bisa merangkul semua guru yang ada di perbatasan," ujarnya.

Remaja Perlu Diedukasi Internet Sehat


JAKARTA - Penyalahgunaan internet khususnya yang mengakses situs-situs porno tergolong tinggi. Yang memprihatinkan adalah pengakses terbanyak generasi muda yang berusia antara 15-20 tahun. Makanya, untuk menghindari meluasnya penyalahgunaan ini, perlu dilakukan edukasi internet sehat kepada para kalangan remaja. 

Telkomsel sebagai operator dengan memiliki jaringan yang luas menyadari hal itu. Melalui talkshow bertema “Kreatifitas Generasi Muda di Era Broadband”, Telkomsel mengedukasi pelajar di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta. General Manager (GM) Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel Tubagus Husniyullah dan Acep Syaripudin, praktisi Internet Sehat bagi Pelajar hadir sebagai pembicara. "Kita ingin kalangan remaja dapat memanfaatkan internet secara bijak dan sehat namun tetap kreatif," kata Tubagus. 

Awas, Mafia Proyek Incar Program Rehab Sekolah


BOGOR—Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore mengingatkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) serius menangani program rehabilitasi 153.026 unit sekolah. Program ini harus tepat sasaran, jangan sampai dana triliunan itu malah mengalir deras ke daerah yang tidak membutuhkan.

Jefri mengimbau kepada Kemdiknas untuk melakukan pengawasan yang ketat. Hal ini terutama untuk menghindari  beredarnya mafia-mafia yang selalu ada di  saat proses pembangunan ataupun rehabilitasi gedung di daerah-daerah.

"Kemdiknas harus waspada terhadap beredarnya mafia-mafia proyek. Mereka itu licik dan sulit ditangkap. Oleh karena itu, jika pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, sebaiknya memperhatikan dan membuat satu sistem sehingga anggaran itu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” terang Jefri usai mendampingi Mendiknas M Nuh meletakkan batu pertama pembangunan SDN Babakan Madang 01, Bogor, Senin (3/10).

13 September 2011

RPP EEK BERKARAKTER BANGSA SD KELAS 1,2,3,4,5,6 LENGKAP





Bagi yang membutuhkan RPP dan Silabus SD Terbaru (RPP berkarakter dan Silabus Berkarakter) Semua Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
Silahkan Download semua RPP dan Silabus SD Terbaru (RPP berkarakter dan Silabus Berkarakter)  tanpa harus mendownload satu persatu di bawah ini :



RPP DAN SILABUS EEK KELAS 1 BERKARAKTER

RPP Tema Pengalaman Semester 1
RPP Tema Kegemaran Semester 1
RPP Tema Keluarga Semester 1
RPP Tema Lingkungan Semester 1
RPP Tema Diri Sendiri Semester 1
RPP Tema Budi Pekerti Semester 1