4 Oktober 2011

Awas, Mafia Proyek Incar Program Rehab Sekolah


BOGOR—Anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore mengingatkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) serius menangani program rehabilitasi 153.026 unit sekolah. Program ini harus tepat sasaran, jangan sampai dana triliunan itu malah mengalir deras ke daerah yang tidak membutuhkan.

Jefri mengimbau kepada Kemdiknas untuk melakukan pengawasan yang ketat. Hal ini terutama untuk menghindari  beredarnya mafia-mafia yang selalu ada di  saat proses pembangunan ataupun rehabilitasi gedung di daerah-daerah.

"Kemdiknas harus waspada terhadap beredarnya mafia-mafia proyek. Mereka itu licik dan sulit ditangkap. Oleh karena itu, jika pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, sebaiknya memperhatikan dan membuat satu sistem sehingga anggaran itu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” terang Jefri usai mendampingi Mendiknas M Nuh meletakkan batu pertama pembangunan SDN Babakan Madang 01, Bogor, Senin (3/10).

DPR, kata Jefri,  tidak akan "melepas" Kemdiknas begitu saja. DPR akan turut bertanggung jawab atas pengawasan dalam pemakaian anggaran pendidikan.  Misalnya, Jefri mencontohkan, pada masa reses banyak anggota dewan yang terjun ke lapangan untuk memeriksa apakah program pemerintah ini berjalan baik atau tidak.

“Jadi, pemerintah jangan hanya bicara besaran anggaran yang dikeluarkan hingga triliunan, tetapi harus ada bukti nyata di masyarakat. Kita selaku anggota DPR kan juga pasti akan selalu mengecek ke daerah bahkan hingga Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing,apakah program pemerintah berjalan dengan baik atau tidak, ” ujarnya.

Terkait sejumlah anggota Banggar yang berurusan dengan KPK, Jefri berharap tidak akan mengganggu program – program pemerintah terutama di bidang pendidikan. Jika terjadi sesuatu di Banggar dan menghambat program pemerintah, maka dapat dipastikan akan mengganggu kepentingan masyarakat.

“Saya bicara seperti ini bukan karena saya anggota Banggar, tetapi itu merupakan wujud  tanggung jawab DPR. Jangan karena  satu dua orang anggota Banggar bermasalah, lalu masyarakat dirugikan terlebih terkait dengan urusan pendidikan. Ini prinsip fundamental yang harus  diperhatikan. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya. (cha/jpnn)