Animo jadi Guru Tinggi, LPTK Mutu Rendah Membludak

JAKARTA--Hingga saat ini banyak bermunculan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang kurang bermutu. Pemerintah akan melakukanpembenahan Keberadaan LPTK, agar bisa menghasilkan lulusan yang baik.

"Mutu LPTK sekarang ini banyak yang kurang bermutu. Bahkan, ada LPTK yang menerima mahasiswanya asal-asalan tanpa ada seleksi yang ketat. Sehingga, mempengaruhi kualitas dan mutu lulusannya," ungkap Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom mengakui di Jakarta, Rabu (18/1).

Pendapatan Dua Kali Lipat, Wajar Uji Kompetensi

PALEMBANG – Langkah para guru untuk menjadi peserta program sertifikasi semakin berat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mensyaratkan calon peserta sertifikasi guru harus mengikuti uji kompetensi dulu. Pendek kata, uji kompetensi menjadi syarat penetapan peserta sertifikasi guru tahun ini.

Pelaksanaan uji kompetensi dimulai 25 Februari mendatang. Untuk para guru yang tidak lulus, diberi kesempatan mengulang hingga empat kali. Terkait aturan baru itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Drs Ade Karyana MEd mengatakan, secara resmi belum mendapatkan kabar dari Kemendikbud.

Penggandaan Naskah Soal Ujian Nasional 2012 Terpusat

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pengawasan dan keamanan terhadap soal Ujian Nasional 2012. Salah satu bentuk peningkatan pengawasan tersebut adalah dengan mengubah sistem penggandaan soal UN menjadi sentralisasi atau terpusat. Pada UN 2011, penggandaan dilakukan di setiap provinsi. Tahun depan, penggandaan soal akan dipusatkan dengan jumlah percetakan tidak lebih dari 10 lokasi.

“Dengan begitu, pengawasannya lebih mantap, dan tingkat keamanan jadi lebih tinggi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, (30/11), Jakarta. Menurut dia, dengan semakin sedikitnya jumlah percetakan, cakupan kontrolnya menjadi lebih sempit, sehingga bisa lebih fokus mengawasi dan mengamankan soal ujian.

Penggandaan soal secara terpusat juga memudahkan pengawasan kualitas percetakan. “Kualitas percetakan nantinya akan menggunakan security printing,” tutur Menteri Nuh. Di setiap lembar naskah UN 2012 akan dicetak tanda tertentu, untuk memberikan ciri, di percetakan mana naskah soal tersebut dicetak. Sehingga jika terjadi kebocoran soal, akan lebih mudah untuk menelusurinya. “Selain itu, sentralisasi percetakan juga telah ditinjau dari aspek ekonomi, cost bisa ditekan,” ucapnya. Selain aspek ekonomi, aspek jarak distribusi  juga menjadi pertimbangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengkaji ulang percetakan di setiap provinsi pada UN 2011 lalu. Ternyata, tidak semua provinsi mencetak naskah soal UN di provinsinya sendiri. Misalnya, Bali mencetak naskah di Jawa Timur. Diharapkan, meskipun penggandaan soal UN 2012 dilakukan terpusat, distribusi naskah tak menjadi hambatan.

Swakelola Rehabilitasi Sekolah Dinilai Lebih Baik

Bogor --- Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya terus berlangsung. Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru tahun depan sudah dapat digunakan.

Menteri Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Sistem  swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

Hadapi Guru Jangan Pakai Ancaman!

JAKARTA—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru yang tidak mau bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.  Ketua Perngurus Besar PGRI, Sulistyo menerangkan, dalam menghadapi guru sebaiknya jangan menggunakan ancaman hukuman.

“Saya paling tidak suka kalau pendekatan guru dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman. Saya bicara seperti ini bukan karena apa-apa, karena PGRI memang harus membela guru,” tegas Sulistyo ketika ditemui usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Menurutnya, jika program pemerataan distribusi guru dilakukan secara adil, secara otomatis guru-guru pastinya tidak akan ada yang keberatan. Namun jika sebaliknya, tidak akan ada guru yang mau dpindah. 

SKB 5 Menteri Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA--Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang  pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah provinsi dan pusat akan sia-sia. Pasalnya, aturan tersebut tidak akan efektif dalam menyelesaikan persoalan distribusi guru  dan mutu pendidikan.

SKB 5 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Tujuan SKB ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada butir lainnya SKB tersebut bertujuan untuk menarik pengelolaan guru dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud.

Indonesia Hanya Butuh 180 Ribu Guru di 2015

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, Indonesia di tahun 2015 mendatang hanya membutuhkan 180 ribu orang guru. Sehingga, dengan jumlah 2,9 juta guru di Indonesia yang ada saat ini dinilai sudah lebih dari cukup.

“Saya jamin, Indonesia tidak akan kekurangan guru. Guru kita sudah terlampau banyak.  Pasalnya dengan model distribusi ini saja pada 2015 nanti pemerintah hanya butuh 180.000 guru saja,” ungkap Nuh di Jakarta, Selasa (29/11).

Bahkan, lanjut Nuh, jika jumlah guru yang ada saat ini dikawinkan dengan program Multi Grade Teaching (MGT) atau satu guru harus mengajar dua mata pelajaran maka kebutuhan guru hanya 150.000 orang saja.