Banyak CPNS Titipan, Honorer Jadi Korban

GTT Datangi Kemendiknas, Minta RPP Segera Dikeluarkan

JAKARTA - Desakan supaya pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS terus mengalir. Kemarin (3/11), puluhan guru honorer melakukan audiensi dengan jajaran pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta Kemendikbud ikut mendesak Presiden SBY segera mengesahkan RPP tersebut.

Para guru itu berasal dari Forum Honorer Indonesia (FHI). Rombongan yang dipimpin Nur Aini, guru honorer asal Tegal, Jateng ini diterima Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom dan jajarannya. Dalam audiensi, terungkap jika di lapangan, nasib para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya (TU sekolah, penjaga sekolah, penjaga koperasi sekolah) sering terjepit. Di antaranya diungkapkan Subandi, guru honorer SMKN Jogjakarta yang masuk Kategori II (digaji dari dana non APBN dan APBD).

Honorer Guru Negeri Dukung Moratorium dari Pelamar Umum

JAKARTA - Hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, ternyata ikut dimonitor Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI). Organisasi yang mewadahi honorer guru sekolah negeri ini telah menggelar pertemuan khusus se-Jawa guna menentukan sikap politiknya.

"Akhir Oktober lalu, kami telah mengadakan pertemuan di Sragen, Jateng. Dalam pertemuan tersebut melahirkan sebuah keputusan yang diberi nama Resolusi Sukowati," kata Alif Purnomo, ketua sekaligus Juru bicara PHSNI, Jumat (4/11).

Banyak Honorer Bagus, Banyak Juga Titipan

HARAPAN tenaga honorer dijungkirbalikkan. Suka cita membumbung tinggi tatkala dijanjikan 67 ribu tenaga honorer bakal diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2011. Menghitung hari, ternyata lewat Oktober janji tinggallah janji. EE Mangindaan yang melontarkan janji, digeser menjadi Menteri Perhubungan. 

Harapan ribuan tenaga honorer, termasuk 600 ribu yang masuk kategori II, juga meredup, tatkala Wakil Menpan-RB, Eko Prasojo, memberikan sinyal menunda rencana pengangkatan. Alasannya, menunggu penataan pegawai kelar. Masalah beban keuangan negara, terkait uang gaji yang harus disediakan rutin tiap bulan, juga menjadi alasan.

PNS Jangan Takut Mutasi

MEDAN- Pemutasian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Dan perlu proses sebagai wahana pertimbangan, terutama di Sumatera Utara (Sumut) yang dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu. 

Maka dari itu, PNS-PNS di Sumut, tidak perlu risau dan khawatir atas isu atau informasi mutasi. Itu dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraini seusai membuka acara Musyawarah Provinsi Sumatera Utara (Musyprovsu) Korps Pegawai Negeri (Korpri) ke III, di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (2/11).

PGRI Desak RPP Honorer Cepat Disahkan

Gaji Rp 250 Ribu Perbulan

JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak supaya pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Sebab, sebagian besar data tenaga honorer berasal dari pos tenaga pendidik atau guru. Kepastian pengangkatan menjadi CPNS diharapkan bisa meningkatkan kualitas guru honorer atau sering mereka sebut non-PNS.

Ketua PB PGRI Sulistyo menjelaskan, upaya peningkatan kualitas hidup para tenaga pendidik atau guru non-PNS merupakan salah satu masukan PGRI kepada pemerintah. Diantara skema yang bisa dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup adalah dengan mengesahkan RPP ini. "Pemerintah sudah janji kepada kami. Saya berharap tidak diingkari," tandasnya di Jakarta kemarin (2/11).

Eko Prasojo: Kita Optimalkan PNS yang Ada

Reformasi Birokrasi Libatkan BPKP

JAKARTA--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi harus jalan cepat. Menurut staf pengajar di Universitas Indonesia itu reformasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep yang dituangkan dalam paper work atau dokumen. 

Reformasi birokrasi, harus benar-benar punya pengaruh yang nyata. Karena itu perlu ada audit organisasi dan kinerja yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Usulan Formasi Mendesak, Mayoritas Ditolak

JAKARTA--Sebanyak 15 daerah yang mengusulkan formasi untuk kebutuhan mendesak, 10 diantaranya bakal ditolak. Pasalnya, ke-10 daerah tersebut belanja APBD-nya didominasi untuk kebutuhan aparatur.

"Sudah 15 daerah yang mengajukan untuk formasi kebutuhan mendesak. Tapi kalau dilihat dari belanja pegawainya, 67 persen daerah sudah di atas 50 persen dari total APBD-nya, sehingga sulit dikabulkan," kata Asisten Deputi Perencanaan Aparatur Nurhayati, Rabu (2/11).