Maksud dan Arti dari Status Pengiriman file database ke server pendataan dapodik

1. Belum terkirim : sudah jelas.
2. Diterima via web : ini hanya bisa dilakukan oleh dinas kabkota. Jadi file sekolah diunggahkan/ diuploadkan oleh dinas kabkota melalui manajemen pendataan.
3. Diterima via aplikasi : Tahapan pertama, yang mengirimkan langsung dari sekolah yang bersangkutan dan data yang di upload/unggah sudah berhasil di simpan di server. Namun data2nya belum dimasukan ke database oleh server. Jadi belum bisa melihat data yg bapak inputkan.
4. Cek Konversi : Tahapan kedua, data sudah di cek oleh server apakah data ini menggunakan database versi lama atau database versi baru. Nanti server yang akan memilah2nya.
5. Berhasil di proses : Tahapan ketiga, data yang telah diinput SEMUANYA sudah berhasil diproses. (Dipastikan ini datanya sangat bagus).
6. Behasil di proses dgn Pengecualian : data yang telah di input TIDAK SEMUANYA berhasil di proses oleh server. Ini kemungkinan akibat : masih menggunakan aplikasi lama, terkena validasi dari segi server, dll. Namun jika jumlah peserta didik, ptk, rombel, sarpras, dll sudah sama TIDAK masalah.
7. Sekolah terkena cleansing : data sekolah yang telah dikirim masuk ke dalam data sekolah yang terkena cleansing. Mohon langsung menghubungi tim teknis atau CS kami. Jika dibiarkan kemungkinan data tidak diterima karena akan dihapus oleh server.
8. Sqlite error : ini biasanya saat upload, data tidak terkirim dengan sempurna. Atau biasanya disebut data corrupted.. Jadi langsung saja kirim ulang data lagi.

Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru terbaru

Mohon maaf  jika informasi ini sudah ketinggalan jaman. Namun  saya masih  berharap  semoga tulisan ini dapat membantu bagi rekan- -rekan guru yang akan mengajukan PAK mulai  Januari 2013 dan biasa menyusun sendiri. Lho berarti ada yang tidak menyusun PAK sendiri ? Pakai jasa konsultan ? . Semoga  tidak ada, gengsi dong he he.

Berdasar kabar yang ada, peraturan  yang mengatur kenaikan pangkat jabatan fungsional guru (guru dan kepala sekolah) ini mengacu pada peraturan berikut:

Animo jadi Guru Tinggi, LPTK Mutu Rendah Membludak

JAKARTA--Hingga saat ini banyak bermunculan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang kurang bermutu. Pemerintah akan melakukanpembenahan Keberadaan LPTK, agar bisa menghasilkan lulusan yang baik.

"Mutu LPTK sekarang ini banyak yang kurang bermutu. Bahkan, ada LPTK yang menerima mahasiswanya asal-asalan tanpa ada seleksi yang ketat. Sehingga, mempengaruhi kualitas dan mutu lulusannya," ungkap Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom mengakui di Jakarta, Rabu (18/1).

Pendapatan Dua Kali Lipat, Wajar Uji Kompetensi

PALEMBANG – Langkah para guru untuk menjadi peserta program sertifikasi semakin berat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mensyaratkan calon peserta sertifikasi guru harus mengikuti uji kompetensi dulu. Pendek kata, uji kompetensi menjadi syarat penetapan peserta sertifikasi guru tahun ini.

Pelaksanaan uji kompetensi dimulai 25 Februari mendatang. Untuk para guru yang tidak lulus, diberi kesempatan mengulang hingga empat kali. Terkait aturan baru itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Drs Ade Karyana MEd mengatakan, secara resmi belum mendapatkan kabar dari Kemendikbud.

Penggandaan Naskah Soal Ujian Nasional 2012 Terpusat

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan pengawasan dan keamanan terhadap soal Ujian Nasional 2012. Salah satu bentuk peningkatan pengawasan tersebut adalah dengan mengubah sistem penggandaan soal UN menjadi sentralisasi atau terpusat. Pada UN 2011, penggandaan dilakukan di setiap provinsi. Tahun depan, penggandaan soal akan dipusatkan dengan jumlah percetakan tidak lebih dari 10 lokasi.

“Dengan begitu, pengawasannya lebih mantap, dan tingkat keamanan jadi lebih tinggi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, (30/11), Jakarta. Menurut dia, dengan semakin sedikitnya jumlah percetakan, cakupan kontrolnya menjadi lebih sempit, sehingga bisa lebih fokus mengawasi dan mengamankan soal ujian.

Penggandaan soal secara terpusat juga memudahkan pengawasan kualitas percetakan. “Kualitas percetakan nantinya akan menggunakan security printing,” tutur Menteri Nuh. Di setiap lembar naskah UN 2012 akan dicetak tanda tertentu, untuk memberikan ciri, di percetakan mana naskah soal tersebut dicetak. Sehingga jika terjadi kebocoran soal, akan lebih mudah untuk menelusurinya. “Selain itu, sentralisasi percetakan juga telah ditinjau dari aspek ekonomi, cost bisa ditekan,” ucapnya. Selain aspek ekonomi, aspek jarak distribusi  juga menjadi pertimbangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengkaji ulang percetakan di setiap provinsi pada UN 2011 lalu. Ternyata, tidak semua provinsi mencetak naskah soal UN di provinsinya sendiri. Misalnya, Bali mencetak naskah di Jawa Timur. Diharapkan, meskipun penggandaan soal UN 2012 dilakukan terpusat, distribusi naskah tak menjadi hambatan.

Swakelola Rehabilitasi Sekolah Dinilai Lebih Baik

Bogor --- Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya terus berlangsung. Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru tahun depan sudah dapat digunakan.

Menteri Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Sistem  swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

Hadapi Guru Jangan Pakai Ancaman!

JAKARTA—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru yang tidak mau bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.  Ketua Perngurus Besar PGRI, Sulistyo menerangkan, dalam menghadapi guru sebaiknya jangan menggunakan ancaman hukuman.

“Saya paling tidak suka kalau pendekatan guru dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman. Saya bicara seperti ini bukan karena apa-apa, karena PGRI memang harus membela guru,” tegas Sulistyo ketika ditemui usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Menurutnya, jika program pemerataan distribusi guru dilakukan secara adil, secara otomatis guru-guru pastinya tidak akan ada yang keberatan. Namun jika sebaliknya, tidak akan ada guru yang mau dpindah. 

SKB 5 Menteri Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA--Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang  pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah provinsi dan pusat akan sia-sia. Pasalnya, aturan tersebut tidak akan efektif dalam menyelesaikan persoalan distribusi guru  dan mutu pendidikan.

SKB 5 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Tujuan SKB ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada butir lainnya SKB tersebut bertujuan untuk menarik pengelolaan guru dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud.

Indonesia Hanya Butuh 180 Ribu Guru di 2015

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, Indonesia di tahun 2015 mendatang hanya membutuhkan 180 ribu orang guru. Sehingga, dengan jumlah 2,9 juta guru di Indonesia yang ada saat ini dinilai sudah lebih dari cukup.

“Saya jamin, Indonesia tidak akan kekurangan guru. Guru kita sudah terlampau banyak.  Pasalnya dengan model distribusi ini saja pada 2015 nanti pemerintah hanya butuh 180.000 guru saja,” ungkap Nuh di Jakarta, Selasa (29/11).

Bahkan, lanjut Nuh, jika jumlah guru yang ada saat ini dikawinkan dengan program Multi Grade Teaching (MGT) atau satu guru harus mengajar dua mata pelajaran maka kebutuhan guru hanya 150.000 orang saja.

Daerah Dianggap Gagal Urus Pendidikan

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani menilai temuan 68,92 persen guru tidak layak mengajar di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan bentuk dari kegagalan daerah menangani urusan pendidikan. Makanya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus dikembalikan ke Pusat. 

"Setahun yang lalu saya temukan langsung di Papua. Guru-guru yang ditanya soal (KTSP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan banyak yang tidak tahu. Jadi pengawasan guru di daerah memang tidak berjalan dengan baik," kata Rohmani saat dihubungi JPNN di Jakarta, Selasa (29/11).

Sekolah Diminta Batasi Terima Guru Honorer

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh meminta kepada kepala sekolah untuk membatasi pengangkatan guru honorer di sekolahnya masing-masing. Hal ini diakibatkan, banyak sekolah yang mengeluh tingginya biaya pengeluaran khususnya untuk gaji guru honorer.

"Sekolah silahkan  saja mengangkat guru honorer, tetapi jika dibutuhkan dan jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, hasilnya pasti akan membebani sekolah," ungkap Nuh kepada JPNN di Jakarta, Sabtu (26/11).

Guru Berisik, Gubernur Stop Pidato

SINTANG – Gubernur Kalbar Cornelis rupanya merasa terganggu juga jika saat menyampaikan pidato tidak mendapatkan perhatian. Seperti saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional di Indoor Apang Semangai, Sintang, Jumat (25/11). Cornelis menegur guru yang ribut saat dirinya membacakan sambutan tersebut.

 

“Ngomong dulu ya, saya berhenti dulu membacakan pidato Menteri ini. Silakan ribut atau bisik-bisik. Kalau sudah, saya lanjutkan pembacaan sambutan ini. Kalau boleh, saya lanjutkan. Kalau tidak, saya duduk kembali. Gimana, boleh?” tegur Cornelis.

Guru Nyambi Pengayuh Becak, Demi Hidupi Tiga Anak

Tahun ini genap 18 tahun, Sugeng menjalani profesi gandanya sebagai guru SMP dan pengayuh becak. Tidak pernah sedikitpun terlontar keluhan dari bibirnya. Semua ia jalani dengan ikhlas. 

Laporan Lia Apriandari, BANDARLAMPUNG

========

Tinggi mentari masih sepenggalah saat Radar Lampung (Group JPNN) menginjakkan kaki dihalaman SMP Nusantara di Jalan Jelantik No. 16 Tanjungagung, Tanjungkarang Timur (TkT), Bandarlampung. Saat itu, seorang pria berpakaian batik coklat kekuningan sedikit tergopoh memasuki sebuah ruang kelas. Ditangannya sebuah buku bergambar not balok tergenggam erat. 

Bupati Simalungun Dinilai Dzalimi Guru

JAKARTA-Bertepatan dengan Hari Guru Nasional Nasional ke-66, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Sulistyo, menyuarakan lagi nasib para pengajar. Dia berharap pemerintah lebih peduli karena kehidupan guru masih memprihatinkan. 

Tidak hanya soal gaji, maksud Sulistyo tampaknya mengarah ke Kabupaten Simalungun. Setidaknya beberapa waktu lalu dia sempat berang begitu mendengar kabar kalau di Simalungun dana insentif non PNS (guru) dialihkan menjadi mobil anggota DPRD. Kasus ini diduga didalangi oleh Bupati Jr Saragih dan Ketua DPRD Binton Tindaon. "Selama tidak ada bencana, mestinya dana insentif guru tetap berlanjut. Tapi ini malah digunakan untuk beli mobil," ujar Sulistyo, Rabu (16/11) lalu.

Kemendikbud Janji Tindak Tegas Oknum Diknas Pendidikan

Laporan Muncul Petugas yang Tidak Mau Mengentri Data

JAKARTA - Sejumlah guru mengeluh perilaku nakal oknum dinas pendidikan kabupaten atau kota yang ogah mengentri update NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Padahal, update NUPTK ini diperlukan untuk mengikut sertifikasi guru tahun depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji menindak tegas pegawai nakal tadi.

Di lingkungan Kemendikbud, program sertifikasi guru ini digarap Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP). Kepala BPSDMP-PMP Syawal Gultom kemarin (16/11) menjelaskan, belum ada laporan resmi dari guru yang pernah menjadi korban oknum petugas entri data di dinas pendidikan pemkab atau pemkot. Dia baru mendapatkan kabar ulah nakal oknum dinas pendidikan ini melalui media massa dan sejumlah organisasi guru.

Rasio Guru-Siswa RI Kalahkan AS

JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo mengatakan, rasio jumlah guru di Indonesia dinilai "termewah" di dunia. Hal ini diakibatkan tidak idealnya jumlah guru yang ada  di Indonesia, dibandingkan dengan jumlah siswa.

“Di Indonesia, guru itu rasionya 1 guru : 18 siswa. Sedangkan di Amerika saja rasionya 1 : 20, dan di Korea 1 : 30. Indonesia itu kelebihan guru,” ungkap Sulistyo ketika ditemui di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (23/11). Meski jumlah berlebih, namun ada masalah ketidakmerataan atau distribusi guru.

Kejujuran ibarat mata uang

Palu (ANTARA News) - Cendekiawan muda Anies Baswedan berpendapat bahwa kejujuran ibarat mata uang yang laku di negara manapun.

"Olehnya, orangtua harus membekali dan mendidik anaknya dengan kejujuran," kata Anies dalam sebuah diskusi di halaman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu.

Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini juga mengaku selalu mengedepankan kejujuran untuk mendidik keempat anaknya.

Dalam mendidik anaknya, pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 ini selalu berguru kepada kedua orangtuanya yang juga berprofesi sebagai dosen di Yogyakarta.

Anies: gerakan Indonesia mengajar makin dikenal masyarakat

Yogyakarta (ANTARA News) - Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirim pengajar muda ke daerah pelosok semakin dikenal oleh masyarakat, kata Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar Anies Baswedan di Yogyakarta, Minggu.

"Dulu saat angkatan pertama pengajar, Gerakan Indonesia Mengajar kesulitan mencari daerah karena orang belum mengenal gerakan ini. Namun, saat ini banyak daerah yang meminta tenaga pengajar dari Gerakan Indonesia Mengajar," kata dia.

Dia mengatakan banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan tenaga pengajar.

"Kebutuhan guru atau tenaga pengajar yang selalu bertambah bukan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia Mengajar akan terus mengirim pengajar muda untuk memenuhi kebutuhan di daerah terpencil," katanya.

Pengamat: Siswa tawuran karena degradasi moralitas

Bandarlampung (ANTARA News) - Salah seorang pengamat masalah hukum dan sosial menyebutkan degradasi etika dan moralitas dalam kehidupan sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi makin sering terjadi tawuran siswa sekolah.

"Pemerintah dan tenaga pengajar, juga orang tua, harus duduk bersama menyepakati pembenahan pola pendidikan agar generasi kita memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi zamannya," kata Guru Besar Fakultan Hukum Unila, Prof Dr Sunarto, saat diminta tanggapannya, di Bandarlampung, Senin.

"Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat begitu pesat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada benturan pada nilai-nilai di masyarakat, nilai- nilai lama mulai memudar sedangkan nilai-nilai baru sedang mencari bentuknya atau jati diri," tambah Sunarto. 

Jual beli ijazah nodai dunia pendidikan

Medan (ANTARA News) - Rektor Universitas Negeri Medan Prof Ibnu Hajar mengatakan, praktik jual beli ijazah yang dilakukan oleh perguruan tinggi hanya akan merusak citra dunia pendidikan dan perguruan tinggi itu sendiri.

"Perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah akan menodai dunia pendidikan kita. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas PTS yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu," katanya di Medan, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat dimintai komentarnya mengenai adanya isu praktik jual beli ijazah yang dilakukan oleh PTS dengan menggunakan calo dosen yang mengajar di perguruan tinggi itu sendiri.